Dakwaan :

---- Bahwa terdakwa IMANUDDIN S. Pd Bin H. SUPARMAN, pada hari Selasa tanggal 02 November 2020 sekira pukul 15.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan  November Tahun 2020 bertempat di Desa Sinar Mosolo, Kec. Wawoni Tenggara, Kab. Konawe Kepulauan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya “Dengan sengaja melakukan kampanye berupa pengahsutan, memfitnah, mengadu domba partai politik, perseorangan, dan/atau kelompok masyarakat”, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

• Bahwaterdakwa yang merupakansimpatisandaripaslonnomorurut 1 yakniSaudara Ir. AMrullah. M.T melakukankampanye di DesaSinarMosolo, Kec. Wawoni Tenggara, Kab. KonaweKepulauan yang paadasaatituterdakwadalamorasinyameyampaikanbahwa“membangunsebuahkesepakatan, membangunsebuah program, menentukansebuahpagu, tentunya di pemerintahada yang namanyatim TAPD, TIM TAPD itudiwakili oleh BAPPEDA, tetapibukan BAPPEDA hariini, tetapiituadalah BAPPEDA yang tigatahun yang lalu, kenapasayaharusmulaidari situ, WAWONI inikitaharus WTP sejaktahunkeduasampaitahunketiga, tetapiternyatabegitukitaberkomunikasiantarapemerintahdengan DPR yang  yangwaktuitudiwakilioelhketua BAPPEDA, kemudian DPR memberikansebuahpertanyaanterhadapsemua program-program yang disampaikankepada DPR dan alhasil Alhamdulillah tidakmampudijawab oleh BAPPEDA yang hariinimohonmaaf, jadi juga calonhariini, apakahkita punya pertanyaan, ternyatapertanyaanmerekatidakbsadijawab, adapenyembunyiananggarankuranglebih 31 Milyar yang tuada di pagu BAPPEDA saatitu”.
• Bahwaperktaanterdakwadalamorasitersebutmerupakanbentukperbuatanmenyebarkanperkaatanbohong/tidakberdasarkankebenaran.
• Bahwaakibatperbuatanterdakwa ,paslonnomorurut 2 merasadirugikandenganapa yang disampaikanterdakwa pada saatberorasi di depanmasyarakat.

-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 187 Ayat (2) Jo Pasal 69 Huruf C UU No. 10 tahun 2016 tentangperubahankeduaatasUndang-UndangNomor 1 tahun 2015 tentangPenetapanperaturanPemerintahPenggantiUndang-UndangNomor 1 tahun 2014, tentangPemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang.----