1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Demi Hukum bahwa Tindakan Tergugat yang telah mengeluarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Nomor 121a/KPU-KNW/027.433526/V/2014, Tentang Pembatalan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014, Tanggal 21 Mei 2014 adalah Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige daad) ;
3. Menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum mengikat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Nomor 121a/KPU-KNW/027.433526/V/2014, Tentang Pembatalan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014, Tanggal 21 Mei 2014 ;
4. Menghukum Tergugat untuk Mencabut Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten konawe Nomor 121a/KPU-KNW/027.433526/V/2014, Tentang Pembatalan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014, Tanggal 21 Mei 2014;
5. Menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum mengikat segala Surat Keputusan atau Dokumen yang timbul dalam rangka Menggantikan Posisi Penggugat Sebagai Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Konawe Periode 2014-2019 ;
6. Mewajibkan dan memerintahkan Tergugat untuk Mengusulkan Penggugat, melalui Bupati Konawe, Kepada Gubernur Sulawesi Tenggara untuk ditetapkan sebagai Anggota DPRD Kabupaten Konawe, Periode 2014-2019 ;
7. Menghukum Tergugat baik Dalam Kedudukannya Sebagai Ketua KPU Kabupaten Konawe maupun Secara Pribadi, untuk membayar dengan tunai kerugian Penggugat masing-masing :

• Kerugian Materiil sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;

• Kerugian in Materiil sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah)

• Kerugian Materiil lainnya yang masih akan timbul jika penggugat tidak jadi dilantik sebagai Anggota DPRD Kabupaten Konawe Periode 2014-2019; Setelah putusan berkekuatan hukum tetap ;

8. Menghukum Tergugat baik dalam kedudukannya sebagai Ketua KPU Kabupaten Konawe maupun Secara Pribadi membayar uang

paksa (dwang som) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap hari keterlambatan mematuhi secara suka rela Putusan

perkara ini ;

9. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (Uitvoerbaar bij vooraad) meskipun ada upaya hukum Verzet, Banding,

Kasasi, Peninjauan Kembali ;

10.Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini

SUBSIDAIR :

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Unaaha Cq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, Penggugat memohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono).